jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa Polri harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara pagar laut di pesisir laut Tangerang.
Jika ada dugaan pelanggaran pidana khusus korupsi, maka Kejagung lebih berwenang menanganinya.
“Kalau pun hanya ada pidana umum, toh juga hasil penyidikan Polri dalam penuntutannya harus dilakukan Kejaksaan Agung,” ungkap Abdul Fickar.
Jika ada temuan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun suap, Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanganinya.
"Masyarakat sangat berharap kasus pagar laut ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya," pungkas dia. (dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
