jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial (bansos) dengan kondisi ekonomi riil di lapangan sedang menjadi sorotan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan sejumlah faktor teknis dan operasional yang membuat data desil bisa kurang akurat.
Dalam acara Temu Media terkait Indikator Strategis di Yogyakarta, Senin (24/8), Endang membeberkan alasan utama di balik potensi kekeliruan penetapan desil masyarakat.
Pertama, karena keterbatasan metode Proxy Means Test (PMT). Pemeringkatan desil menggunakan model matematis PMT untuk mengestimasi tingkat pendataan.
Sebagai sebuah model atau program komputer, metode ini memiliki batas kemampuan alami dalam memotret dinamika kondisi ekonomi setiap individu secara utuh.
Kedua, karena faktor manusia. Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diisi dan dikelola oleh manusia. Proses pencatatan serta input data di lapangan tidak lepas dari risiko human error.
Ketiga, adanya sampel yang eror. Dalam pengumpulan data statistik, terdapat risiko kesalahan sampel (sampling error) maupun kesalahan nonsampel (nonsampling error/NSE), seperti perbedaan persepsi petugas pendata atau ketidaksesuaian jawaban dari responden.
Guna meminimalkan kesalahan tersebut, BPS saat ini terus mempercepat proses verifikasi ulang di lapangan.
