jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan dana Rp7,49 triliun untuk tahun anggaran 2026 guna mendukung operasional kelembagaan, termasuk untuk gaji CPNS dan PPPK.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, terdapat sekitar 11.000 CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru di instansi yang dipimpinnya.
“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun,” kata ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Pemimpin Korps Adhyaksa itu menjelaskan bahwa sejatinya Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun pada 2026.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.
Meski telah mendapatkan anggaran Rp20 triliun, ujar dia, Kejaksaan menilai bahwa jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Dampaknya, diperkirakan penanganan perkara di pusat berkurang sebesar 55 persen dan penanganan perkara di daerah berkurang 75 persen.
Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk program dukungan manajemen tahun 2026 tidak mencukupi.
