jateng.jpnn.com, SEMARANG - Meski sudah ada surat edaran Wali Kota Semarang yang melarang segala bentuk potongan terhadap pegawai, praktik iuran kebersamaan di lingkungan Bapenda ternyata masih tetap berjalan.
Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Bapenda Kota Semarang, Sarifah, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/7).
Sarifah menyebutmKepala Bapenda Indriyasari kembali menawarkan skema iuran kebersamaan kepada seluruh pegawai saat apel awal 2024, meski aturan wali kota sudah melarang.
“Saat apel awal 2024, Bu Iin (Indriyasari) menawarkan kembali apakah akan lanjut iuran kebersamaan atau tidak,” ujar Sarifah.
Menurut Sarifah, iuran itu disepakati oleh para pegawai karena dianggap penting untuk mendanai berbagai kebutuhan kegiatan internal kantor, termasuk rencana liburan ke luar negeri.
Namun, rencana tersebut urung terlaksana. “Tadinya rencana piknik ke luar negeri, tapi uangnya habis. Akhirnya dialihkan ke Bandung,” kata Sarifah, disambut riuh ruang sidang.
Dalam kesaksiannya, Sarifah menyebut iuran kebersamaan triwulan I 2024 mencapai Rp1,2 miliar, dan masih berlanjut hingga triwulan II.
Meski mengaku tak mengetahui adanya Surat Edaran Wali Kota tertanggal 19 Januari 2024 tentang larangan pungutan, Sarifah tetap menjalankan instruksi pengumpulan iuran.
