jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan pendekatan sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Menurutnya, proyek gardu induk dan jaringan transmisi merupakan bagian krusial dari upaya menjaga keandalan sistem, menurunkan losses serta memastikan kecukupan daya dalam jangka menengah dan panjang.
Namun demikian, aspek teknis tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial di tingkat tapak.
Jamaludin secara khusus meminta PT PLN (Persero) agar meningkatkan sensitivitas sosial dan kualitas komunikasi publik dalam pelaksanaan proyek.
“Sebagai BUMN penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN tidak hanya mengemban target kinerja sistem, tetapi juga tanggung jawab pelayanan publik yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat,” ujar Jamaludin Malik pada Kamis (12/2/2026).
Dia mencontohkna dinamika yang berkembang di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, sebagaimana diberitakan sejumlah media terkait dugaan pendirian Gardu Induk 150 kV tanpa musyawarah desa yang memadai.
Warga menyampaikan keberatan karena lokasi gardu induk dinilai berada sangat dekat dengan pemukiman serta berkaitan dengan penggunaan tanah bengkok desa yang diduga dilakukan tanpa persetujuan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga menilai proses sosialisasi belum optimal dan mempertanyakan aspek keselamatan serta ketentuan ruang bebas dan jarak aman sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagalistrikan.
