jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak semua pihak melihat Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku.
Wakil rakyat dari Partai Golkar itu merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi dana PSBI yang diduga melibatkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.
Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menyatakan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.
“Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/12).
Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya.
Adapun caranya, kelompok masyarakat ataupun ormas yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI. “Proposalnya langsung ke BI,” tutur Misbakhun.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI.
