bali.jpnn.com, BIMA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Tim Penyuluh Hukum melaksanakan audiensi dengan Bupati Bima Ady Mahyudi, Jumat (4/7) kemarin.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Bupati Bima Dr H Irfan, Sekda Bima Adel Linggi Ardi, Kepala Dinas Koperasi Drs Dahlan dan Plt. Kabag Hukum Muchlis.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan hukum di daerah.
Beberapa agenda penting yang dibahas antara lain penandatanganan Berita Acara Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan persiapan kegiatan Pencanangan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankumdes).
Kemudian Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum (DSH), serta pelaksanaan Legal Education Program.
Kakanwil menekankan pentingnya keterlibatan Kepala Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Hal ini sejalan dengan peran Kanwil Kemenkum NTB dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
