bali.jpnn.com, MATARAM - Pernikahan antar-negara sudah menjadi tren di tengah era keterbukaan informasi dan globalisasi.
Hal ini memiliki efek kumulatif yang harus dikaji lebih dalam oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda.
Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati menerima audiensi dari Pengurus Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN) Nusa Tenggara Barat.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas kepedulian HAKAN terhadap warga NTB yang menikah dengan warga negara asing.
Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi HAKAN NTB di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Rabu (5/2).
"Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, HAKAN NTB disarankan untuk menyampaikan masukan atau kajian.
Silakan mengajukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati.
Di kesempatan yang sama, hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Farida beserta Tim Bidang Administrasi Hukum Umum dan tim AHU.
