bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memperkenalkan layanan Kementerian Hukum di depan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (6/3).
Kakanwil didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum M. Amin Imran beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan, Rio Dwi Nugroho.
"Kami di Kementerian Hukum menangani tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan," ujar Mila, sapaan akrab Kakanwil Kemenkum NTB di ruang rapat DPRD Lombok Tengah.
Mila menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTB melayani pendaftaran Kekayaan Intelektual, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri dan yang lainnya.
Kemenkum NTB juga melayani administrasi hukum umum, seperti pendaftaran perseroan perorangan, apostille, fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan.
Mila berharap DPRD Lombok Tengah ikut mendukung pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan pos bantuan hukum desa (Posbankumdes).
"Kami juga ada program Peacemaker Justice Award (PJA) yang sebelumnya bernama Paralegal Justice Award.
Jadi, kepala desa akan mendapatkan sertifikasi gelar non-akademik sebagai Non-Litigation Peacemaker (NLP).
