bali.jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Kementerian Hukum meresmikan sebanyak 1.571 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan membuka Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah secara daring, Kamis (6/11).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan hanya sebatas formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari cita-cita besar dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Posbankum ini tidak hanya sekadar wadah, melainkan simbol dari perwujudan keadilan yang sejati bagi masyarakat.
Filosofi masyarakat Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nilai ‘Adil Ka Talino’ mencerminkan makna keadilan, tidak hanya antarsesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Menkum Supratman.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan akan berperan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat, melalui mediasi dan pemberian informasi hukum secara langsung.
“Dengan adanya Posbankum dan peran paralegal serta juru damai desa, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan efektif tanpa harus sampai ke pengadilan.
Ini akan meringankan beban aparat penegak hukum dan memperkuat harmoni sosial,” kata Menkum Supratman.
