bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kanwil Kemenkum NTB melakukan pendampingan intensif ke Pemkab Lombok Timur, Rabu (12/3) kemarin.
Pendampingan intensif ini dalam upaya meningkatkan kualitas data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang optimal.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Selasa, 25 Februari 2025 lalu.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kantor wilayah dalam pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat sesuai Permenkumham Nomor 23 tahun 2024 terkait Indeks Reformasi Hukum.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur Biawansyah Putra menyambut baik pendampingan yang dilakukan oleh tim Kanwil Kemenkum NTB.
Tim Kanwil menyampaikan secara singkat tujuan kedatangan tim, salah satunya menyampaikan mengenai indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
Indra Firmansyah, yang mewakili tim pendampingan, menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Timur.
"Kami di sini untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Lombok Timur agar proses pengisian dan pengunggahan data dukung IRH dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
