jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif mendesak instansi mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Dia mengingatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.
"Sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait percepatan pengangkatan CASN 2024, dimana tenggat waktu pengangkatan untuk CPNS paling lambat Juni 2025 dan pengangkatan PPPK paling lambat Oktober 2025," terang Kepala BKN saat Rapat Koordinasi Percepatan SK CASN T.A 2024 yang diikuti para BKD, BKPSDM, Biro Kepegawaian seluruh Instansi Pusat maupun Instansi Daerah pada Rabu (16/4/2025) secara daring.
Prof. Zudan menyebutkan bahwa progress penetapan Nomor Induk atau NIP dan penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS dan PPPK 2024 hingga 15 April 2025 mengalami peningkatan positif secara nasional.
Secara rata-rata nasional, Prof. Zudan menyebutkan bahwa dari total 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS 2024, sudah ada 374 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan NIP-nya oleh BKN, serta 32 instansi diantaranya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pengangkatan.
Sementara, untuk perkembangan pengangkatan PPPK 2024, dari total 612 instansi yang mengadakan seleksi, sudah ada 436 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan Nomor Induk-nya, serta 44 instansi diantaranya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pengangkatan.
"Untuk percepatan pengangkatan CASN T.A 2024, kami minta seluruh BKD, Biro SDM Instansi Pusat dan Daerah agar aktif berkomunikasi dengan BKN jika ada hambatan, supaya proses penetapan dan penerbitan SK dapat diselesaikan sebelum batas waktu pengangkatan,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini turut mengingatkan terkait batas waktu pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Ia menyampaikan bahwa proses pengangkatan CASN ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal sebagai instrumen dalam agenda reformasi birokrasi.
"Saya berharap rekrutmen atau pengangkatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, serta sebagai instrumen yang penting dalam agenda reformasi birokrasi,” jelasnya.
.jpeg)
