bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulut pada Selasa (7/10).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini mengangkat topik "Analisis Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum."
Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua.
Kakanwil Kurniaman Telaumbanua menyampaikan bahwa pelaksanaan DSK ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan kebijakan sekaligus memperoleh masukan bagi penyempurnaan regulasi di bidang bantuan hukum.
Ia menjelaskan bahwa Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan peran penting paralegal dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum di masyarakat.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum, Andry Indrady, yang hadir dan membuka kegiatan menekankan bahwa evaluasi implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari siklus kebijakan publik.
Andry Indrady mengatakan kebijakan bantuan hukum telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis di bawahnya.
