jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, menyusul penetapan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026 yang ditetapkan pada 20 Januari 2026.
Kebijakan ini diambil untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan optimal pasca-penahanan Maidi oleh KPK pada Senin (19/1).
Gubernur Khofifah menjelaskan penunjukan Plt Wali Kota Madiun berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan 66, serta merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/400/SJ tertanggal 20 Januari 2026 dan siaran pers KPK mengenai penahanan Maidi.
“Apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Radiogram Menteri Dalam Negeri,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (21/1).
Khofifah menegaskan stabilitas pemerintahan daerah dan kelangsungan pelayanan publik harus tetap terjaga dalam kondisi apa pun.
“Pemerintahan daerah harus tetap berjalan secara stabil dan profesional. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Karena itu Wakil Wali Kota diberi penugasan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Dalam surat perintah tersebut, Bagus Panuntun diberi tiga tugas utama.
