jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengkritik pemerintah karena dinilai gagal melakukan efisiensi anggaran secara efektif. Kegagalan ini disebutkan tidak mampu menahan lonjakan defisit dalam APBN 2025, sehingga kebutuhan penarikan utang meningkat.
Dolfie menyatakan keheranannya meskipun ada target efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, defisit justru diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan defisit hanya Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
"Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah," kata Dolfie dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7).
Dolfie juga mempertanyakan keputusan pemerintah membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp 134,9 triliun tanpa persetujuan DPR.
"Jadi, buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju,"* ujarnya.
"Tetapi ketika buka blokir landasannya apa? Inpresnya jelas blokir anggaran, tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir, apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan?" tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Dolfie menyinggung permintaan Sri Mulyani untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun dari total Rp 457,5 triliun.
"Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan," imbuhnya. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
