jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Pungurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat berkomitmen untuk mengakselerasi reforma agraria nasional dan daerah melalui lima langkah.
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengatakan, lima langkah untuk mengakselerasi reforma agraria ini meliputi, sinkronisasi tata ruang dengan one map policy serta inventarisasi dan optimalisasi aset BUMD yang idle.
Kemudian, fasilitasi penyelesaian konflik agraria lokal, perkuat ekonomi desa dan petani, serta alokasi khusus APBD untuk petani setelah redistribusi.
Huda menjelaskan, dalam sinkronisasi tata ruang dengan one map policy, Pemprov Jawa Barat harus bisa memastikan keselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Tujuannya agar desa, lahan pertanian dan investasi tidak saling tumpang tindih. Ini menjadi dasar kepastian hukum ruang," kata Huda seusai Diskusi Comitmen Declaration 8+9+5 PKB Jawa Barat, Selasa (30/09/2025).
Dalam langkah kedua, Huda mendorong Pemprov Jawa Barat segera melakukan pendataan aset yang mangkrak maupun yang tidak produktif.
Sehingga, lahan itu bisa dimanfaatkan oleh petani, koperasi, dan BUMDes agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemprov Jabar juga harus hadir sebagai mediator awal. Penyelesaian di daerah akan bisa mengurangi eskalasi konflik kepada pemerintah pusat dan mempercepat solusi berkeadilan dalam masalah agraria.
