jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebutkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik yang secara prinsip dimiliki seluruh rakyat di Tanah Air, bukan punya individu atau kelompok tertentu.
Hal demikian dikatakan dia dalam orasi ilmiah saat acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
"Lama-lama, kok, saya tidak tahan juga, lo, karena ini (Indonesia, red) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik semua. Bagaimana, sih," kata Megawati, Sabtu.
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu juga menyoroti adanya upaya-upaya untuk mengutak-atik sistem pemilu.
Megawati dengan tegas membela sistem Pilpres secara langsung, karena menjadi mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyentil pihak yang menggunakan alasan biaya tinggi sebagai pintu masuk mengubah sistem demokrasi.
"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Lo, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," kata Megawati.
Dia dalam orasinya juga menyoroti gejala penyeragaman di lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif (DPR) dan yudikatif.
