jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar para kepala daerah tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu (21/9).
Tito menekankan perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan.
Untuk itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Dalam arahannya, Tito juga meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Gejolak yang terjadi di masyarakat, kata dia, sering dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Menanggapi itu, analisis politik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari menilai, arahan tersebut tepat.
Menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9).
