jpnn.com - Founder Malleum Institue Efatha Filomeno Boromeu Duarte menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pagar laut merupakan bentuk distorsi kebijakan yang merugikan masyarakat pesisir dan menguntungkan segelintir korporasi.
"Kebijakan tersebut tidak hanya melukai prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)", kata Efatha dalam keterangannya, Jumat (24/1).
Personel TNI AL, Kementerian Kelautan Perikanan, unsur pemerintah daerah, dan nelayan saat membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Rabu (22/1). Lebih dari 3000 personel gabungan dan nelayan membongkar pagar laut. Pembongkaran dilakukan dengan menarik pagar dengan menggunakan perahu. Foto: Ricardo/JPNN
Menurutnya, penerbitan HGB di wilayah pesisir ini adalah cerminan buruknya dari policy distortion yang mengorbankan prinsip hukum demi kepentingan korporat.
"Ini bukan sekadar kegagalan administratif, tetapi sebuah state capture yang merusak tatanan governance dan melukai legitimasi negara sebagai pelindung ruang publik," lanjutnya.
Dia menilai pemerintah era Jokowi tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas penerbitan sertifikat HGB yang kontroversial ini, terutama jika kebijakan tersebut melibatkan otoritas tertinggi.
"Jika kebijakan ini melibatkan otoritas tertinggi saat itu, kita menghadapi executive impunity yang harus dihentikan. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang untuk berlindung di balik jabatan, bahkan jika itu adalah kursi presiden," tegasnya.
Pakar ilmu politik Universitas Udayana itu menambahkan keberpihakan kepada korporasi dalam kasus ini menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap fungsi negara sebagai pelindung ruang publik, terutama wilayah pesisir yang menjadi sandaran hidup masyarakat kecil.
