jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong (UNIMUDA Sorong) Dr. Ir. Mervin Komber mengkritik kantor komunikasi kepresidenan dan kantor staf presiden karena belum utuh dan terintegrasi dalam menyampaikan berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo.
“Saya melihat begitu banyak kebijakan yang sudah diambil Presiden Prabowo selama 100 hari kerja, namun sedikit yang tersampaikan ke masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kebingungan apakah kebijakan tersebut benar-benar telah dilaksanakan atau belum,” ujar Komber dalam keterangan tertulis pada Jumat (7/2/2025).
Menurut Komber, Presiden Prabowo sudah merespons beberapa permasalahan dan mengambil kebijakannya, namun informasinya lambat diterima masyarakat.
Komber mencontohkan soal simpang siur kebijakan terkait penjualan tabung elpiji 3 Kg, polemik pagar laut di Banten.
Kemudian rencana pemberian amnesti kepada para narapidana tertentu.
“Jajaran komunikasi Istana Kepresidenan belum cepat dan tepat dalam menyampaikan informasi ke masyarakat,” ujar Komber.
Komber menilai masyarakat justru terbantu informasi dari Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco Ahmad.
“Kita harus memberikan apresiasi atas gerak cepat Prof Dasco yang telah menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat terkait polemik penjualan tabung gas elpiji” ujar putra Papua ini.
