jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Impunitas KontraS Jane Rosalina Rumpia menangkap sisi tak konsisten pemerintah terkait pengusulan nama Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
"Terdapat ketidak konsistenan dalam pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa usulan tersebut berasal dari daerah," kata Jane kepada awak media, Senin (27/10).
Dia menjelaskan pemberian gelar pahlawan sesuai Permensos Nomor 15 Tahun 2012 berawal dari daerah.
Dia mengatakan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sempat mengungkap usulan disertai dengan persetujuan Soeharto jadi Pahlawan Nasional datang dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Namun, kata Jane, Luthfi pada 28 April 2025 di sejumlah media menyatakan tidak mengetahui adanya usulan tersebut.
"Lantas, dari mana sebenarnya usulan itu berasal," lanjut dia.
KontraS, kata Jane, menolak usulan Kemensos menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan telah masif berbicara ke publik.
"Kami telah menolak adanya usulan ini secara masif dan bahkan sudah menyampaikan argumentasi kami berbasis dengan fakta dan data sejarah yang disampaikan dalam buku Tolak Gelar Pahlawan Soeharto," ujarnya.
