jpnn.com, JAKARTA - Keputusan aparat penegak hukum yang merekomendasikan rehabilitasi terhadap sejumlah pengusaha dan selebgram usai digerebek dalam dugaan pesta narkoba di Pekanbaru menuai perhatian publik.
Pengamat kebijakan publik Dr. M. Rawa El Amady menilai, langkah tersebut perlu disertai penjelasan yang lebih rinci dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Menurutnya, dalam perspektif kebijakan publik, setiap keputusan penegakan hukum tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut dapat dipahami secara rasional oleh publik sebagai penerapan aturan yang konsisten.
“Ketika seseorang tertangkap tangan dalam perkara narkotika, lalu direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi dan tidak diproses pidana lanjutan, publik membutuhkan kejelasan mengenai indikator, parameter, serta pertimbangan yang digunakan dalam proses asesmen tersebut,” ujar Dr. Rawa, Senin (26/1).
Ia menegaskan, transparansi bukan berarti membuka seluruh detail teknis penyidikan, melainkan memberikan penjelasan yang cukup agar masyarakat memahami.
Bahwa mekanisme rehabilitasi merupakan bagian dari kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan secara setara kepada setiap warga negara.
“Tanpa penjelasan yang memadai, keputusan seperti ini berpotensi ditafsirkan sebagai adanya perlakuan berbeda berdasarkan status sosial atau popularitas, apalagi jika yang terlibat adalah figur publik,” katanya.
Dr. Rawa mengingatkan, persepsi ketidakadilan yang berkembang di ruang publik dapat berdampak serius dalam jangka panjang.
