jpnn.com, JAKARTA - Dalam perjuangan memerdekakan Palestina dan mengakhiri konflik Gaza, Presiden Prabowo mengutamakan mengejar tujuan strategis yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
“Menurut pandangan kami, dalam upaya mewujudkan tujuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-aligment sebagai adaptasi dari prinsip “bebas aktif” yang diatur di dalam UU No. 37 tahun 1999. Penjelasan dari UU No. 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/2/2026).
Menurut Haris, strategi multi-aligment yang merupakan adaptasi dari prinsip gerakan non-aligment (non-blok) menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel menjalin hubungan dan keselarasan (alignment) dengan berbagai kekuatan dan kepentingan global yang terkadang berbeda atau berbenturan satu dengan yang lainnya.
Haris menjelaskan situasi geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin, ketika itu geopolitik membentuk situasi bipolar.
Dia menyebut dunia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari blok barat pengusung kapitalisme liberalisme atau blok timur pengusung komunisme diktator ploritariat.
Ketika itu, kata dia, kita memilih strategi non-aligment (non-blok) untuk tidak mengikat diri dalam satu dari dua blok yang sedang bersaing.
