jpnn.com, JAKARTA - Upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan nyata.
Hambatan hadir dalam beragam bentuk, mulai dari keterbatasan akomodasi dan fasilitas yang aksesibel, belum meratanya layanan pendukung, keterbatasan sumber belajar yang adaptif, hingga kesiapan institusi dan implementasi kebijakan yang masih perlu diperkuat di tingkat kampus maupun tata kelola yang lebih luas.
Menjawab tantangan tersebut, Pijar Foundation bersama Universitas Hasanuddin, dengan dukungan The Nippon Foundation, menyelenggarakan Townhall Muda University: Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi - Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan di Kota Makassar.
Forum ini hadir sebagai platform dialog berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, pemimpin muda, pembuat kebijakan, institusi pendidikan tinggi, serta mitra pembangunan dalam ruang yang terbuka, setara, dan kolaboratif.
Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Dr. Andy Lukman, M.Si., menekankan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi perlu diperkuat melalui pendataan, koordinasi, dan tindak lanjut kebijakan yang lebih konkret. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk teman-teman 6.
"Kami siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Pijar Foundation dan berbagai pihak untuk memastikan budaya inklusi di perguruan tinggi dapat terus berkembang dan terlaksana dengan baik," ujar Dr. Andy Lukman dalam sambutannya dikutip Jumat (29/5).
Acara ini dirancang melalui sesi diskusi panel interaktif dan tanya jawab yang menghadirkan pembicara lintas sektor, antara lain Dr. Andy Lukman, M.Si., Kepala LLDIKTI Wilayah IX; Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D., Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A., Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin; perwakilan komunitas atau pemimpin muda; Ellya Rizki Handayani, Program Strategist Pijar Foundation sebagai Moderato.
Diskusi ini membahas berbagai isu utama, mulai dari akses dan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas, kesiapan lingkungan kampus dan sistem pembelajaran, tata kelola kelembagaan, hingga keselarasan antara kebijakan kampus, pemerintah daerah, dan pengalaman mahasiswa.
