jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen bahwa DPR RI akan melakukan transformasi setelah adanya aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.
Hal itu dia ucapkan ketika menerima audiensi dengan sejumlah tokoh akademisi dan tokoh keagamaan, Kamis (4/9).
Dia menjelaskan bahwa transformasi akan dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tetapi tidak semuanya sesuai fakta," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Adapun sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Dia pun menyinggung sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, antara lain soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota. Dia menegaskan bahwa DPR RI tak mengalami kenaikan gaji.
Selain itu, tunjangan perumahan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” katanya.
