bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, di Ruang Gubernur NTB, Rabu (22/10).
Audiensi tersebut membahas percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa/Kelurahan se-NTB serta penguatan layanan hukum, termasuk di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa hingga saat ini capaian pembentukan Posbankum baru mencapai 44 persen atau 386 Desa/Kelurahan dari total 1.166 target.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB agar pada bulan Oktober ini seluruh Desa dan Kelurahan di NTB memiliki Posbankum aktif, sehingga layanan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Milawati.
Ia menambahkan, jika target tersebut tercapai, peresmian Posbankum se-NTB akan digelar pada bulan November dengan menghadirkan Menteri Hukum.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembentukan Posbankum di seluruh wilayah NTB.
“Kami telah menandatangani Surat Edaran terkait Posbankum dan akan menugaskan tim khusus bersama Dinas PMD dan Biro Hukum untuk turun langsung ke desa.
Selain itu, kami juga akan memfasilitasi sosialisasi melalui Zoom agar seluruh kabupaten/kota bisa segera menindaklanjuti,” kata Gubernur Lalu Muhammad Iqbal.
