jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas menolak Polri di bawah kementerian. Jenderal Listyo menegaskan itu saat rapat kerja Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
“Saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata jenderal bintang empat itu.
Jenderal Listyo menilai bahwa penempatan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Bhayangkara, negara, dan presiden.
Dia menambahkan bahwa Polri merupakan institusi negara, yang memberikan pelayanan di bidang harkamtibmas (pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, dan perlindungan.
Listyo pun menegaskan keberadaan Polri di bawah presiden merupakan posisi yang ideal untuk mendukung tugas-tugas tersebut.
“Di satu sisi, kami betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” ungkap mantan Kabareskrim Polri, itu.
Pada awal raker, Jenderal Listyo menyatakan bahwa Polri lebih ideal di bawah presiden. Menurut dia, Polri dihadapkan denga geografis yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” katanya.
