jpnn.com, JAKARTA - Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna menyebut pihaknya menolak wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang seperti tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba.
Dia berharap DPR membatalkan aturan yang membuat perguruan tinggi bisa mengelola tambang.
Hal demikian dikatakan Mukri saat hadir dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Mukri mengatakan pemikiran intelektual kampus bakal tercemar menyikapi kehidupan berbangsa, jika universitas diberi izin mengelola tambang.
"Jika mereka, tempat kita bertanya tentang intelektualitas, diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran," ujar dia, Kamis.
Mukri pun meminta DPR tidak mengikuti jejak perusak negara yang disebut Walhi bernama Mulyono.
Parlemen, kata dia, jangan sampai mengesahkan aturan soal kampus bisa mengelola tambang di Indonesia.
"Saya kira bapak dan ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang mengacurkan Republik ini," ujarnya.
