bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mendesak Pemprov Bali segera mencairkan Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) bagi tenaga kesehatan (nakes) radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir di RSUD Bali Mandara.
Menurut I Nyoman Suwirta, seluruh nakes yang berhadapan langsung dengan risiko paparan radiasi berhak atas kompensasi setara, tanpa membedakan status kepegawaian.
Penegasan tersebut didasari oleh Pasal 273 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak tenaga medis atas kompensasi sesuai tingkat risiko kerja.
Namun, regulasi TBR saat ini dinilai masih terkendala karena secara normatif baru mengatur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tenaga di bidang ini memiliki risiko tinggi.
Perlindungan dan kompensasi harus diberikan secara adil, baik untuk PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga non-ASN," ujar I Nyoman Suwirta dilansir dari Antara.
Direktur RSUD Bali Mandara dr. IGN Putra Dharma Jaya mengatakan pihak rumah sakit pada prinsipnya mendukung penuh hak para tenaga kesehatan radiologi.
Dokter Putra Dharma Jaya bahkan mengeklaim telah mengajukan pengusulan pemberian tunjangan tersebut.
