jatim.jpnn.com, GRESIK - Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Gresik telah menjangkau hampir seluruh warga melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini membuka akses layanan kesehatan lebih luas karena masyarakat bisa berobat tanpa terbebani biaya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Meski capaian kepesertaan tinggi, pelaksanaan UHC masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keberlanjutan anggaran dan akurasi data peserta.
DPRD Kabupaten Gresik menilai program UHC merupakan kebijakan strategis yang harus dijaga konsistensinya meski kondisi fiskal daerah tidak selalu longgar.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan UHC bukan sekadar program layanan kesehatan, tetapi juga instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.
"UHC ini sudah berjalan baik, tetapi justru karena itu kami harus jujur melihat titik rawannya. Data harus terus diperbarui supaya anggaran benar-benar tepat sasaran," kata Mujid.
Dia menjelaskan DPRD tetap berkomitmen menopang anggaran kesehatan, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi inefisiensi.
Menurut Mujid, salah satu persoalan krusial adalah validitas data peserta. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 20 ribu data peserta BPJS di Gresik terindikasi bermasalah.
