jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mendorong data tunggal yang akurat untuk memastikan program kebijakan pemerintah pusat terlaksana secara tepat sasaran.
Data ini juga dapat membantu pemerintah di berbagai level untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di level desa.
Wamendes mengatakan Data Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi memberi arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa) dan partisipasi masyarakat atau non-pemerintah.
"Demi menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa," jelas Wamendes Ariza saat menghadiri rapat koordinasi tingkat Menteri di Kantor Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).
Mantan anggota DPR itu menyampaikan data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan desa pun sungguh luar biasa kaya. Karenanya, data desa ini perlu dikelola dengan baik oleh pendamping dan perangkat desa untuk menemukan prioritas yang mendesak.
Di samping itu, lanjut Wamendes menerangkan, langkah ini utuk mewujudkan efektivitas alokasi sumber daya alam dengan bijak, serta mengimplementasikan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui salah satunya melalui dana desa.
"IDM merupakan potret hasil perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa. Hal ini juga sesuai dengan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM," papar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Selain itu, kata Wamendes Ariza, data ini bisa dimanfaatkan dan dijadikan acuan bagi para stakeholders, dan berbagai pihak dalam kolaborasi membangun desa.
