jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Pradipta Indra menyebut banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada 21–22 Februari 2026 sebagai bukti krisis ekologis.
Menurut dia, hujan deras selama lebih dari enam jam memang menjadi pemicu meluapnya sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, banjir dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga 1,5 meter di titik terparah tidak bisa semata-mata disebut sebagai fenomena alam.
“Eskalasi banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1,5 meter di titik terparah tidak dapat dipandang sebagai fenomena alam murni," kata Pradipta dalam keterangan tertulis diterima di Probolinggo, Kamis (26/2).
Dia menilai ketidakmampuan sungai menampung debit air dari dataran tinggi diperparah malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi.
"Kenaikan volume air hujan juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan air," tuturnya.
Banjir tersebut berdampak multidimensi di tujuh kecamatan, yakni Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton. Jalur utama Pantura sempat lumpuh, sementara peristiwa itu terjadi saat warga menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah.
"Dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Jawa Timur menunjukkan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan potensi banjir dan banjir bandang kelas tinggi," katanya.
Dia menilai peningkatan intensitas banjir tidak terlepas dari alih fungsi lahan secara masif di wilayah hulu, penyangga, hingga hilir.
