jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Devi Maryori menyebut ratusan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibiayai pemerintah telah dinonaktifkan sejak Januari 2026.
Hal tersebut, lantaran karena tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1-5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
Sebanyak 281.725 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Depok dinonaktifkan per 31 Januari 2026.
Jumlah tersebut, mencakup penerima yang tergolong dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemerintah Daerah (Pemda) dan PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Devi mengatakan penonaktifan tersebut merupakan dampak dari penyesuaian dan pemadanan data penerima bantuan iuran (PBI) JKN, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari total penerima PBPU BP Pemda sebanyak 365.182 jiwa, terdapat 216.370 peserta yang tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 sehingga kepesertaannya dinonaktifkan pada Januari 2026,” ucapnya saat Konferensi Pers di Balai Kota Depok, Jumat (6/2).
Dirinya merinci, penonaktifan juga terjadi pada peserta PBI JKN yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan data per 31 Januari 2026, tercatat sebanyak 65.355 jiwa dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.
