jpnn.com - KLUNGKUNG - Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom menyoroti pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di kawasan pariwisata unggulan Nusa Penida.
Hal itu dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah masih banyaknya pengusaha yang belum melunasi kewajiban pajak mereka.
Politikus PDIP tersebut mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk menerapkan strategi pemungutan 'jemput bola' secara lebih gencar.
"Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal,” ujar Gde Anom, Jumat (7/11).
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kinerja, DPRD Klungkung pun telah menambah alokasi anggaran operasional bagi BPKAD.
Anggaran tambahan sebesar Rp 200 juta ini ditujukan untuk membiayai operasional petugas di lapangan, guna memastikan proses penagihan pajak dapat dilakukan secara langsung dan optimal kepada wajib pajak.
Langkah itu diharapkan bisa memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak secara maksimal, serta menjamin kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan kabupaten Klungkung.
“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
