jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan bahwa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah permasalahan nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak.
Shinta menilai saat ini yang terpenting ialah menemukan solusi nyata untuk mencegah gelombang PHK yang terus meningkat.
Salah satu solusi yang diusulkan ialah penciptaan investasi dan lapangan kerja baru. Apindo mencatat meskipun ada investasi baru, tetapi hal itu belum mampu mengurangi jumlah penganggur di Indonesia yang terus bertambah.
"Setiap tahun kita perlu menciptakan tiga juta sampai empat juta lapangan pekerjaan baru. Jadi, (lowongan kerja yang tersedia) tidak mungkin memadai dengan jumlah PHK yang terjadi, plus kita perlu menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru di dalam negeri," ujar Shinta, Rabu (21/5).
Shinta mengatakan Apindo mencatat 73.992 pekerja yang menjadi korban PHK pada periode 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka tersebur diperoleh dari data pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama periode tersebut.
Di sisi lain, serikat pekerja melaporkan angka yang tidak jauh berbeda, yakni sekitar 70.000 pekerja yang terkena PHK antara Januari hingga April 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka PHK yang lebih rendah, yakni 26.455 orang pada periode 1 Januari hingga 20 Mei 2025.
Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah korban PHK terbanyak, yaitu 10.695 orang, lalu diikuti Jakarta sebanyak 6.279 orang, dan Riau dengan 3.570.
