jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal membeli alat pendeteksi bencana atau radar. Belanja ini rencananya akan menggunakan dana APBD di tahun 2026.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini pemerintah daerah rupanya tak memiliki radar, sehingga saat bencana terjadi penanganan baru dilakukan. Padahal dengan alat ini, bisa meminimalisir dampak dari bencana itu.
Dedi juga menyinggung, kultur masyarakat Indonesia yang cenderung tak mempercayai prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang mana ada warga tak mau direlokasi meski berada di daerah rawan bencana.
"Orang Indonesia ini nggak percaya sama BMKG, orang Indonesia ini nggak percaya pada perkiraan bencana," kata Dedi usai apel siaga bencana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Padahal, kata Dedi, peringatan dini yang dikeluarkan instansi terkait, sebagai antisipasi kepada masyarakat untuk lebih waspada.
"Tidak percaya pada early warning, nggak percaya, tapi lamun batu kana hulu (kalau batu sudah kena kepala), baru percaya. Nah, ini harus dibetulin," tuturnya.
"Ini harus segera dibuat. Nah, yang paling berat adalah ketika memberikan early warning kemudian tidak terjadi, dicarekan (dimarahin) itu saya yakin," lanjutnya.
Belum lagi soal beberapa warga yang tinggal di titik rawan bencana, kerap kali enggan menjalankan rekomendasi dari pemerintah daerah. Dedi meminta, persoalan tersebut harus turut diselesaikan.
