jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-13, Populi Center menyelenggarakan diskusi Forum Populi bertajuk “Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi.”
Diskusi ini bertujuan menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, partai politik, hingga kelompok masyarakat sipil untuk mengkaji arah Revisi UU Pemilu tahun 2025.
Acara berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025, dihadiri oleh Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia), Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar), Afrimadona (Direktur Eksekutif Populi Center), Yose Rizal (Founder Pemilu AI), dan Moch Nurhasim (BRIN).
Diskusi diawali oleh Wamendagri Bima Arya, yang disampaikan melalui sambungan zoom.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait masih mematangkan konsep dan menyamakan cara pandang terhadap isu-isu strategis dalam Revisi UU Pemilu.
Dia menegaskan pentingnya kejelasan arah dan tujuan dalam proses revisi ini.
"Kami ingin memastikan cara pandang pemerintah dalam mengidentifikasi isu-isu strategis tepat sasaran. Revisi ini bukan sekadar teknis, tapi harus punya fondasi kuat: memperkuat sistem presidensial, kualitas representasi, dan sesuai dengan otonomi daerah," tegas Bima.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah telah memilih pendekatan kodifikasi, bukan omnibus law, sebagai metode revisi. Kodifikasi ini akan menyatukan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik ke dalam satu kerangka hukum terpadu yang sistematis, berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
