jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diimbau tidak menggunakan makanan buatan pabrik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh menu makanan diminta diproduksi oleh warga sekitar dapur, baik melalui UMKM maupun kelompok ibu-ibu PKK.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Sabtu (13/12).
Menurut Nanik, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang menyatakan penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan BUMDesa.
“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Program MBG itu mencontohkan praktik baik yang telah diterapkan di Depok, Jawa Barat. Di daerah tersebut, roti diproduksi oleh ibu-ibu orang tua siswa, sementara menu lain seperti bakso rumahan, nugget homemade, hingga rolade juga dibuat secara mandiri oleh warga.
Namun demikian, Nanik menegaskan bahwa seluruh produk makanan yang dipasok ke dapur SPPG tetap harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
PIRT merupakan izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga atau UMKM. Izin tersebut diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan berlaku untuk produk pangan dengan risiko rendah hingga menengah.
Karena itu, Nanik meminta Pemerintah Kota Probolinggo memberikan kemudahan dalam proses perizinan PIRT bagi pelaku usaha kecil.
.jpeg)
