kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog menyiapkan skema pembayaran gabah petani secara nontunai pada 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyerapan hasil panen dan upaya pencegahan penyimpangan di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan digitalisasi pembayaran gabah kering panen ditujukan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kecepatan transaksi antara Bulog dan petani.
“Pembayaran gabah ke depan kami rencanakan menggunakan sistem digital agar lebih aman, cepat, dan transparan,” kata Rizal dalam konferensi pers usai acara 'Forwabul Fun Sport and Networking Session' di Jakarta, Jumat (23/1).
Rizal menjelaskan skema tersebut tengah dibahas bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga petani nantinya memiliki rekening untuk menerima pembayaran secara langsung tanpa transaksi tunai.
“Tujuannya juga untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dan mengurangi risiko keamanan, baik bagi petani maupun petugas Bulog di lapangan,” jelasnya.
Rizal mengatakan pembayaran tunai selama ini berisiko karena nilai transaksi penyerapan gabah relatif besar, terutama pada musim panen dengan volume tinggi.
Menurut dia, pada kondisi tertentu petugas Bulog harus membawa dana dalam jumlah besar ke lokasi penyerapan, sehingga rawan dari sisi keselamatan dan akuntabilitas.
.jpeg)
