jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk menjaga keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal provinsi yang disebut mencapai hampir Rp3 triliun.
Menurut Dedi, langkah tersebut diambil agar proyek-proyek besar seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, dan jembatan layang (flyover) di sejumlah wilayah tidak terhenti akibat keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur saja tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2).
Ia menegaskan pinjaman tersebut bersifat terbatas dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Skema cicilan direncanakan berlangsung hingga 2030 dan diklaim hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.
“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” katanya.
Skema Kredit Sindikasi
Dedi menjelaskan, pinjaman akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.
Skema ini dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut sekaligus memastikan pembiayaan tetap terkendali.
