bali.jpnn.com, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali berjanji meneruskan aspirasi massa aksi mahasiswa ke pemerintah pusat melalui fraksi-fraksi partai dan jalur kelembagaan resmi.
Wakil Ketua DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menjelaskan bahwa poin-poin yang dituntut mahasiswa, seperti masalah BBM dan kebijakan fiskal, merupakan wewenang penuh pemerintah pusat, bukan daerah.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi tersebut.
"Kami akan mengirimkan tuntutan ini ke DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, serta lewat seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujar I Komang Nova Sewi Putra dilansir dari Antara.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Made Suparta menegaskan bahwa fraksinya berdiri sejalan dengan mahasiswa.
Sebagai pakar hukum, Made Suparta menilai aksi unjuk rasa ini adalah langkah konstitusional yang dilindungi undang-undang demi mengevaluasi kebijakan negara.
"Kita satu kesatuan sekarang. Apa yang menjadi denyut nadi masyarakat Bali akan kami sampaikan bersama-sama ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan kebijakan," kata I Made Suparta.
Sebelumnya, sebanyak 200 massa aksi dari seluruh universitas di Bali datang membawa lima poin tuntutan.
