jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid mendukung langkah pemerintah membentuk BUMN khusus yang berperandalam pengelolaan ekspor komoditas strategis.
Menurutnya, BUMN Ekspor Sumber Daya Alam adalah jalan baru kedaulatan ekonomi dan strategi penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis, serta mengamankan devisa negara.
"Pembentukan BUMN Ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kebijakan ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis. Dan, semua itu wujud dari kedaulatan ekonomi demi kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Nurdin Halid dalam keterangan tertulis, Sabtu(30/5/2026).
Nurdin menggarisbawahi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2026) yang menyatakan akan membentuk BUMN khusus untuk menangani ekspor sejumlah komoditas strategis.
BUMN tersebut dibentuk untuk mengatasi praktik under invoicing yang diduga telah merugikan negara Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.
Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Strategis (PT DSI) sebagai perusahaan BUMN khusus yang mengelola ekspor komoditi strategis mulai 1 Januari 2027.
Peran utama PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing (ketidaksesuaian nilai perdagangan), yaitu perbedaan data ekspor Indonesia dan data impor negara terkait.
Selama masa transisi dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor SDA masih dilakukan perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor untuk tiga komoditi strategis, yaitu sawit, batubara, dan paduan besi.
