jpnn.com - Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha (ART) mendukung langkah Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid curhat soal kecilnya dana bagi hasil atau DBH tambang yang diterima daerah, dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025).
Dalam forum itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhan tentang ketimpangan DBH sektor pertambangan yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Sulteng.
Anwar menyebut pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, tetapi DBH yang diberikan kepada daerah masih jauh dari harapan, yakni Rp 200 miliar.
Nah, Abdul Rachman Thaha (ART) mendukung sikap Gubernur Anwar yang blak-blakan memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah yang dipimpin.
"Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang sangat masuk akal," kata mantan senator asal Sulteng itu, melalui keterangan tertulis, Selasa malam (29/4/2025).
Menurut ART, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital. Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakatnya.
Dia pun bicara fakta bahwa kondisi lingkungan di Sulteng saat ini sangat terdampak oleh aktivitas tambang, bahkan dibilang hancur-hancuran oleh Gubernur Anwar Hafid.
Hal itu menurut ART, butuh perhatian serius. "Kalau DBH-nya cuma Rp 200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tetapi sebenarnya buntung," tuturnya.
