jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pengalaman menunjukkan efek tax amnesty tidak selalu positif bagi kepatuhan jangka panjang.
Menurut dia, hal itu bukan sekadar teknis legislas, melainkan sebuah pemikiran yang menyentuh soal keadilan fiskal, legitimasi negara, dan arah pilihan politik yang akan berdampak pada pelaku ekonomi dari berbagai lapisan.
“Inti persoalan adalah distribusi beban dan sinyal yang diberikan kebijakan kepada publik,” kata Nur Hidayat, dikutip, Minggu (21/9).
Dia mengingatkan bahwa pengampunan pajak berpotensi memberi peluang terbesar bagi pemilik modal besar untuk “membersihkan” kepatuhan mereka dengan membayar denda atau tarif khusus, sementara pelaku usaha menengah dan kecil yang selama ini taat administrasi tidak pernah memperoleh fasilitas serupa.
“Ketika yang taat merasa tidak mendapat imbalan atas kepatuhan mereka, muncul ketidakadilan prosedural yang mengikis rasa keadilan—fondasi penting bagi ketaatan pajak sukarela,” beber Nur hidayat.
Dia meneruskan analoginya sederhana, bayangkan sekolah memberi pengampunan kepada siswa yang ketahuan mencontek; cukup membayar denda kecil dan nilai diperbaiki.
Siswa yang belajar jujur tentu merasa dirugikan. Lebih berbahaya, kebijakan seperti itu memberi insentif bagi perilaku menunda ketaatan karena harapan adanya amnesti di masa depan.
“Dalam skala makro, moral hazard ini membuat kepatuhan sukarela melemah—efek yang jauh lebih mahal dibandingkan suntikan penerimaan sekali pakai,” jelas Nur Hidayat.
