jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).
Dia menegaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan temuan pengelolaan keuangan KBS sejak tahun 2013 hingga 2023 yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, persoalan keuangan KBS bukan terjadi dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan berawal sejak 2013 dan belum ada kejelasan hingga laporan keuangan tahun 2023.
“Ini sebenarnya pemeriksaan dari tahun 2013 sampai 2023. Sejak 2022 saya sudah bilang, kok yang diaudit orang-orang itu saja. Makanya di 2023 saya minta dilakukan audit oleh tim independen, bukan yang ditunjuk internal KBS,” kata Eri, Jumat (6/2).
Eri menjelaskan dalam laporan keuangan ditemukan adanya catatan uang masuk, namun secara fisik dana tersebut tidak pernah ada. Temuan itu terus terbawa hingga mengurangi laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya.
“Catatannya ada, tetapi uangnya tidak ada. Ini kan jadi pertanyaan besar, sebenarnya uangnya di mana karena sejak 2013 uang itu tidak pernah masuk,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya meminta pendampingan Kejati Jatim serta audit oleh tim independen yang direkomendasikan BPK dan BPKP. Hasilnya, sejumlah temuan lama dinyatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya monggo. Saya selalu bilang, yang salah ya salah. Ini uang rakyat, uang PAD, uang negara, maka siapapun yang menggunakan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
