jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji menyebut seseorang yang mengemban amanah sebagai pejabat negara sebenarnya harus memahami ilmu tata pemerintahan.
Hal demikian dikatakannya untuk menyikapi keterangan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (ada juga tertulis Fadia A Rafiq) ke KPK bahwa tak memahami tata kelola pemerintahan.
"Sebenarnya setiap seseorang yang memiliki posisi sebagai pejabat pemerintahan harus menyesuaikan diri dengan bidang tugasnya termasuk dalam hal tata pemerintahan," kata Muhammad Sarmuji melalui layanan pesan, Kamis (5/3).
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu menuturkan Golkar dan pemerintah pusat sudah berusaha memberikan pembekalan bagi kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan.
"Partai dan pemerintah pusat sudah berusaha memberi pembekalan, tetapi detail selanjutnya mesti selalu meng-upgrade diri terus menerus," ujarnya.
Menurut Sarmuji, pemerintah daerah memiliki bagian hukum yang bisa mendampingi bupati atau wali kota dalam membuat kebijakan.
"Pemerintah daerah juga memiliki bagian hukum yang mesti mendampingi pejabat daerah terus menerus," tambahnya
Sebelumnya, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
