jpnn.com - MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan gaji PPPK tetap diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Namun, untuk saat ini gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja belum tercantum secara eksplisit di draf RPJMD 2025–2029.
Penyebabnya, data jumlah PPPK masih belum final.
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel Setiawan Aswad mengatakan tahapan saat ini masih berada pada pembahasan rancangan RPJMD, yang merupakan dokumen kebijakan makro, sehingga masih bersifat umum dan strategis.
"Bukan teknis atau rinci, dan proyeksi belanja pegawainya masih mengacu pada data pegawai pada saat penyusunan rancangan, sehingga datanya belum final, karena belum direkonsiliasi dengan perkembangan terakhir, khususnya data PPPK," kata Setiawan dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (19/7).
Dia menjelaskan gaji PPPK tentu menjadi bagian dari belanja wajib dan pasti akan dianggarkan.
Namun, karena saat ini masih dalam tahapan RPJMD, yang sifatnya kebijakan umum, rincian teknis angka gaji belum dimasukkan secara detail, lebih bersifat proyeksi.
"Apalagi, validasi jumlah formasi PPPK juga masih dalam proses. Pengumuman tahap 2 saja baru dua pekan lalu,” ujar Setiawan saat Rapat Pansus DPRD Sulsel.
