jabar.jpnn.com, BOGOR - Mandeknya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI memicu keresahan baru di kalangan petani sawit rakyat.
Forum Tani Sawit Rakyat bersama Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai stagnasi tersebut sebagai kemunduran serius dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang terus berkembang di berbagai daerah.
Menurut mereka, tanpa langkah nyata dari Pansus, pemerintah dan DPR seolah membiarkan ribuan keluarga petani hidup dalam ketidakpastian hukum.
Kepastian lahan yang seharusnya menjadi dasar produksi, justru berubah menjadi sumber ketakutan berkepanjangan bagi masyarakat.
TNTN Riau Jadi Contoh Nyata Kekacauan Tata Kelola Agraria
Salah satu contoh paling mencolok dari persoalan tersebut terlihat dalam konflik agraria berkepanjangan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.
Alih-alih diselesaikan secara menyeluruh, konflik tersebut terus menggantung selama bertahun-tahun dan menimbulkan ribuan korban sosial, mulai dari penggusuran, kriminalisasi petani, hingga hilangnya mata pencaharian.
Forum Tani Sawit menilai pemerintah terlalu fokus pada penindakan tanpa membenahi akar persoalan, seperti ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih perizinan, serta belum adanya skema penyelesaian yang adil bagi petani yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan yang kini diklaim sebagai wilayah negara.
