jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menaruh fokus perhatian kegagalan perencanaan dan intervensi pembangunan daerah yang ditandai dengan banyaknya warga menerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) selama bertahun-tahun tanpa perubahan taraf hidup yang signifikan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu (23/7).
"Kalau perencanaan matang, tidak ada ceritanya delapan tahun warga miskin terus (bergantung, red) gaji dari Menteri Sosial. Tidak boleh itu terjadi. Berarti perencanaannya tidak tepat sasaran dan punya manajemen yang asal-asalan," kata Luthfi dalam sambutannya.
Luthfi mengungkapkan temuan adanya warga yang tercatat sebagai penerima bansos hingga 20 tahun tanpa evaluasi kelayakan.
Menurutnya, hal itu merupakan indikasi lemahnya tata kelola data dan rendahnya kualitas intervensi sosial.
"Harus punya kualifikasi yang tepat dan sasaran berdasarkan data yang akurat," ujar mantan Kapolda Jateng itu.
Dia menyebut bansos seharusnya hanya menjadi jaring pengaman sementara, bukan sumber penghidupan permanen.
Karena itu, dia meminta seluruh pemangku kebijakan di tingkat daerah, termasuk kepala desa dan lurah untuk berhenti mempermainkan data dan distribusi bansos.
