papua.jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan sejumlah isu strategis di Kawasan Perbatasan khususnya di wilayahnya yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG)
“Ada enam isu strategis di Kawasan Perbatasan,” ujar Gubernur Papua Mathius Fakhiri dalam paparannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Mathius, isu strategis pertama terkait kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) ketertiban.
“Perbatasan seolah sebagai tempat pelarian pelanggar hukum,” ujar Mathius Fakhiri.
Lebih, lanjut, isu strategis kedua berkaitan dengan keterisolasian dan ketertinggalan.
“Tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses pendidikan dan kesehatan terbatas, serta kapasitas SDM masyarakat perbatasan belum optimal,” ujar mantan Kapolda Papua ini.
Ketiga, pengakuan atas hak ulayat tanah. Menurutunya, adanya hak ulayat penduduk perbatasan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap garis batas negara.
“Terdapat warga negara PNG yang bermukim di wilayah Indonesia dan sebaliknya,” ujar Mathius Fakhiri.
